One Piece dan Indonesia: Kritik Ketimpangan Sosial di Dunia Nyata Lewat Dunia Fiksi

Dalam jagat manga dan anime, One Piece bukan sekadar cerita petualangan bajak laut mencari harta karun. Karya monumental Eiichiro Oda ini telah menjadi semacam cermin reflektif atas realitas dunia, termasuk isu-isu sosial yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari — salah satunya adalah ketidakadilan dan ketimpangan sosial akibat dominasi kekuasaan yang sewenang-wenang.

Bagi penonton dan pembaca dari Indonesia, isu-isu tersebut bukanlah sekadar fiksi. Ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, serta kekuasaan yang sering kali tidak berpihak pada rakyat jelata adalah potret nyata yang terus mengemuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka tak mengherankan bila One Piece terasa sangat relevan — bahkan seperti kritik yang halus tapi tajam terhadap kondisi Indonesia.

Dunia One Piece: Sebuah Alegori Kekuasaan yang Otoriter

Dunia One Piece dikendalikan oleh World Government, sebuah sistem global yang dibentuk oleh aliansi 20 kerajaan untuk menjaga “ketertiban dunia”. Namun, di balik jargon tersebut, kita melihat bagaimana pemerintah ini justru menciptakan struktur sosial yang timpang: hanya segelintir elite seperti Tenryuubito (Naga Langit) yang hidup mewah, sementara rakyat banyak hidup menderita, ditindas, atau bahkan dimusnahkan jika dianggap membahayakan stabilitas kekuasaan.

Kondisi ini mengingatkan kita pada struktur kekuasaan di Indonesia (dan banyak negara berkembang lainnya), di mana sering kali keputusan politik dan ekonomi diambil bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk melindungi kelompok elite yang berkuasa. Ketika rakyat bersuara atau menuntut keadilan, mereka kerap dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai pemilik sah dari kedaulatan.

Ketimpangan Sosial di Dunia Fiksi vs. Realita Indonesia

Banyak arc dalam One Piece menunjukkan bagaimana ketimpangan sosial menjadi akar dari berbagai konflik.

• Sabaody Archipelago memperlihatkan dunia di mana manusia dianggap tidak setara. Para Tenryuubito memperlakukan manusia biasa — terutama ras seperti Fishman — sebagai budak. Mereka membeli, menjual, dan menyiksa manusia seolah-olah mereka adalah barang dagangan.
  Ini mengingatkan pada sejarah kolonialisme dan perbudakan yang juga terjadi di Nusantara, serta bentuk modernnya: praktik kerja paksa, eksploitasi buruh, dan diskriminasi kelas.

• Pulau Ohara, tempat Nico Robin berasal, dimusnahkan karena dianggap tahu terlalu banyak tentang sejarah dunia yang sebenarnya. Pemerintah Dunia memilih membungkam dengan kekerasan ketimbang membiarkan kebenaran terungkap.
  Di Indonesia, kita tak asing dengan praktik represi terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik. Banyak aktivis, jurnalis, bahkan ilmuwan, mengalami tekanan saat membongkar ketimpangan atau ketidakadilan struktural.

• Dressrosa, di mana raja diktator Donquixote Doflamingo mengendalikan seluruh negeri dengan ilusi dan ketakutan, mencerminkan bagaimana kekuasaan bisa membelokkan realitas, bahkan membungkam seluruh bangsa hanya dengan narasi yang dimanipulasi.
  Ini paralel dengan bagaimana narasi kekuasaan di Indonesia sering dikendalikan oleh media arus utama yang condong pada kepentingan oligarki.

Bajak Laut: Simbol Perlawanan terhadap Sistem yang Tidak Adil

Monkey D. Luffy dan krunya bukan bajak laut dalam arti klasik yang jahat dan serakah. Mereka justru lebih dekat pada sosok “revolusioner” — orang-orang yang menolak tunduk pada sistem yang korup dan penuh kebohongan.

Di dunia One Piece, bajak laut sering dianggap sebagai musuh negara. Tapi ironisnya, mereka adalah pihak yang justru paling sering membela rakyat tertindas, melawan tirani, dan memulihkan keadilan di tempat-tempat yang sudah lama dilupakan pemerintah.

Ini mencerminkan banyak gerakan sosial di Indonesia yang lahir dari bawah, seperti petani yang melawan perampasan tanah, masyarakat adat yang mempertahankan hutan, atau buruh yang menuntut upah layak. Mereka sering dicap sebagai pengacau atau “melawan negara”, padahal yang mereka lakukan adalah memperjuangkan hak dasar sebagai warga negara.

Kritik Oda: Ketimpangan adalah Pilihan Politik, Bukan Takdir

Eiichiro Oda, secara konsisten, menyampaikan bahwa sistem yang menindas bukanlah konsekuensi alamiah, tapi hasil dari pilihan politik dan moral yang diambil oleh mereka yang berkuasa. Dalam One Piece, sistem dunia sengaja dibuat agar hanya segelintir yang berkuasa dan yang lain menjadi alat.

Pesan ini terasa relevan bagi Indonesia. Ketimpangan sosial yang terus meningkat — dari disparitas antara desa dan kota, hingga jurang antara konglomerat dan rakyat miskin — adalah hasil dari sistem ekonomi-politik yang memihak segelintir elite. Kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan modal besar, bukan pada keadilan sosial, telah memperparah kesenjangan.

One Piece Bukan Sekadar Hiburan — Ia Adalah Cermin

Di balik kisah bajak laut yang penuh aksi dan fantasi, One Piece menyimpan pesan sosial yang tajam. Kritik terhadap ketimpangan, penindasan, dan penyalahgunaan kekuasaan menjadikannya lebih dari sekadar manga. Bagi masyarakat Indonesia, One Piece adalah cermin — yang memantulkan wajah ketidakadilan yang sering kita anggap biasa.

Dengan membaca dan menonton One Piece, kita bukan hanya ikut berpetualang. Kita juga diajak untuk berpikir: siapa yang sebenarnya berkuasa? Siapa yang tertindas? Dan apa yang bisa kita lakukan agar dunia — termasuk Indonesia — tidak terus dikuasai oleh sistem yang membunuh keadilan demi stabilitas semu?